SISTEM PERUNDANGAN

PERUNDANG-UNDANGAN PERASURANSIAN

Undang-undang :

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;

2. Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian;

 

Peraturan Pemerintah :

3.   Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian;

4.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 63 Tahun 1999 Perubahan Pertama Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 Tahun 1992;

5.    Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 Tahun 1992;

6.   Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.81 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 Tahun 1992;

     Peraturan/ Keputusan :

7.   Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 422/KMK.06/2003 Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Reasuransi;

8.    Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.423/KMK.06/2003 Tentang Pemeriksaan Perusahaan Perasuransian;

9.    Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.425/KMK.06/2003 Tentang Perizinan dan Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi;

10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 426/KMK.06/ 2003 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;

11. Peraturan Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. PER-01/BL/2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penerapan Mengenan Nasabah bagi Perusahaan Perasuransian;

12. Peraturan Menteri Keuangan No.152/PMK.010/2012 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.

13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.53/PMK.010/2012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;

14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;

15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.05/2013 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, dan Perusahaan Penjaminan;

16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengket Di Sektor Jasa Keuangan;

17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan

18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Baik Bagi Perusahaan Perasuransian;

19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.10/POJK.05/2014 tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank;

20. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank;

21. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;

22. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;

 

Surat Edaran OJK :

23. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.2/SEOJK.05/2013 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Keuangan Serta Bentuk dan Susunan Pengumuman Ringkasan Laporan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;

24. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.4/SEOJK.02/2014 tentang Mekanisme pembayaran Pungutan Otoritas Jasa Keuangan;

25. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.1/SEOJK.07/2014 tentang Pelaksanaan Edukasi Dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan Pada Konsumen dan/atau Masyarakat;

26. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usahan Jasa Keuangan;

27. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi Dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan;

28. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku;

29. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen;

30. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.15/SEOJK.05/2014 tentang Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah;

31. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.16/SEOJK.05/2014 tentang Komite Pada Dewan KomisarisPerusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah;

32. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.17/SEOJK.05/2014 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah.